KOREKSI TERHADAP LAPORAN RUGI LABA UNTUK MENGHITUNG PPh BADAN PASAL 25 (Studi Kasus Pada Perusahaan Kacang Shanghai “Suling Mas Group” Ngunut (EKN-01)

BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah
Setiap tahun, setelah tahun pajak berakhir para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberi tahuan Tahunan Pajak PPh Wajib Pajak Badan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang dan di bayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian UU Perpajakan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dengan baik.

KOMPARASI IMPLEMENTASI CAMELS SEHUBUNGAN DENGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARI’AH DAN BANK KONVENSIONAL (EKN-02)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis perbankan, bank dihadapkan kepada upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola banknya. Dalam proses kinerja, tidak bisa dihindari adanya kerugian, baik secara finansial maupun non finansial akibat dari tata kelola manajemen yang terstandarisasi. Hal mendasar yang membedakan antara entitas bisnis lain dengan bisnis perbankan adalah pada keseimbangan kinerja keuangan dan layanan. Sehingga dengan demikian dalam mengelola perbankan perlu sikap penuh kehati-hatian (prudential Banking) yang tercermin pada padatnya regulasi di bidang perbankan, baik regulasi bank konvensional maupun bank syari’ah.

STRATEGI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI KEDIRI (STUDI KASUS DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SYARIAH KEDIRI) (EKN-03)

BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang
Pada kurun waktu tahun 1992-1998 perkembangan perbankan syariah belum menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, tidak sepesat perkembangan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena pengaturan bank syariah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 terlihat kurang tegas, sempit dan tidak rinci. Dalam Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah tersebut kata “ bank syariah “ belum disebut secara tegas, yang ada adalah “ bank pembiayaan dengan prinsip bagi hasil “ (pasal 6 butir m, pasal 13 butir c).

EVALUASI PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERENCANAAN (Studi Kasus Pada PT. Bank Perkembangan Daerah Jawa Timur) (EKN-04)

BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang


Dunia perbankan beberapa tahun terakhir ini menghadapi berbagai masalah karena situasi perekonomian yang sangat turbulance dan di sisi lain industri perbankan high regulated sehingga menimbulkan masalah-masalah yang semakin kompleks. Untuk menghadapi hal tersebut manajemen bank dituntut untuk mengelola organisasi secara lebih baik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam kondisi yang cepat berubah tersebut pengelolaan organisasi yang baik dapat dilakukan melalui perencanaan secara matang dan pengendalian yang baik melalui sistem pengendalian manajemen (Management control system). Pengendalian manajemen adalah salah satu fungsi perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh hampir seluruh organisasi (Anthony & Giovindarajan, 2001), yaitu suatu proses yang dilakukan manajemen dalam mempengaruhi seluruh anggota organisasi untuk menerapkan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ROKOK SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC DIBURSA EFEK SURABAYA (BES) (EKN-05)

BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang


Isu globalisasi yang sedang hangat dan terus bergerak nampaknya telah menjadi bahan bahasan berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Sekalipun banyak mengundang tantangan atas isu tersebut, ternyata persoalannya tetap bermuara pada masalah peluang dan tantangan. Globalisasi bukanlah persoalan yang sangat menakutkan sehingga tidak dapat diatasi sebab globalisasi tetap menjanjikan peluang bisnis bagi siapa saja, selama tantangannya dapat diatasi dengan baik.

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DENGAN OPTIMAL (EKN-06)

BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang


Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dapat lebih diwujudkan.


Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku dan sekaligus pengendali proses perubahan dengan memanfaatkan tehnologi dan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan demikian pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Suatu Studi Implementasi Pelaksanaan Sistem Anggaran Kinerja pada Proses Penyusunan APBD (EKN-07)

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Salah satu aspek yang terpenting dari hasil proses reformasi di Indonesia adalah Otonomi Daerah. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang meletakkan otonomi yang penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota, serta pergeseran keuangan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK JATIM MELALUI REKAPITALISASI (EKN-08)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia telah dirasakan sejak lama. Kekhawatiran dan kritikan mengenai kondisi perekonomian masih terus bermunculan. Reaksi masyarakat sejak awal 1980-an terus muncul sebagai ciri tanggapan dari kebijakan ekonomi orde baru saat itu yang telah dilaksanakan pada periodc-periode sebelumnya yang menghasilkan dampak negatif terhadap kondisi struktur ekonomi. Dampak negatif tersebut antara lain seperti begitu dominannya peran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi distribusi dan konsumsi dan juga suburnya praktek monopoli dan oligopoli. Dengan adanya ketimpangan perekonomian tersebut, maka waktu itu muncullah desakan agar pemerintah segera melakukan debirokratisasi dan deregulasi. Selanjutnya digulirkanlah deregulasi dan debirokratisasi oleh pemerintah tepatnya di tahun 1988 dengan harapan agar terbuka kesempatan bagi semua anggota masyarakat untuk berprestasi.

ANALISIS FAKTOR KUALITAS JASA YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. BLITAR (EKN-10)

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan dan jasa keuangan mengalami kemajuan yang pesat beberapa tahun terakhir, ini akibat dari kemajuan teknologi dan beberapa Paket Kebijakan Deregulasi. Implementasi dari beberapa paket kebijakan deregulasi tersebut adalah berkembangnya industri perbankan, tidak hanya ditandai dengan banyaknya kantor cabang yang dibuka, tetapi muncul pula produk-produk baru, dengan segala macam atribut yang dimiliki.

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT INSUMO SUMBERARTO KEDIRI (EKN-11)

I. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah dikeluarkannya pakto 1988, industri perbankan di Indonesia terlihat semakin semarak, pertumbuhannya semakin meningkat, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Bank-bank tersebut saling berlomba membuka cabang-cabangnya di beberapa sudut kota di Indonesia atau di wilayah daerah-daerah sampai tingkat kecamatan. Akhirnya menyebabkan timbulnya persaingan antara bank menjadi sangat ketat, untuk menarik perhatian para calon nasabahnya guna memperoleh masukan dana dan mamapu menyalurkan dana tersebut sebanyak-banyaknya dengan harapan dapat memberikan hasil yang diinginkan secara optimal menguntungkan.